CPNS

50+ Soal SKB CPNS 2021 Untuk Formasi Bidang Ekonomi dan Keuangan

×

50+ Soal SKB CPNS 2021 Untuk Formasi Bidang Ekonomi dan Keuangan

Share this article
DOWNLOAD Soal SKB CPNS Untuk Semua Formasi

Soal SKB CPNS 2021 – CPNS kali ini memang banyak sekali perubahan jadwal. Mulai dari jadwal Tes Formasi, Pelaksanaan SKD hingga pengumuman kelolosan SKD. Akan tetapi, Alhamdulillah beberapa instansi sudah mengeluarkan pengumuman mengenai hasil SKD. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang telah lolos SKD.

DOWNLOAD Soal SKB CPNS Untuk Semua Formasi

Kumpulan Soal SKB CPNS 2021 Untuk Formasi Bidang Ekonomi dan Keuangan

1. Seluruh unsur-unsur dalam logo Kementerian Keuangan tergambar dalam ruang segi lima yang menggambarkan ….

A. Dasar negara Pancasila
B. Nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian Keuangan
C. Lima kode etik pegawai Kementerian Keuangan
D. Lima misi Kementerian Keuangan
E. Visi Kementerian Keuangan

Jawaban: A

Ruang segi lima dalam logo Kementerian Keuangan melambangkan dasar negara Pancasila.

2. Bentuk pertanggungjawaban kinerja Otoritas Jasa Keuangan tertuang
dalam bentuk laporan ….

A. Anggaran dan Pelaksanaan
B. Keuangan dan Kegiatan
C. Pengawasan dan Usul
D. Anggaran dan Kegiatan
E. Pertanggungjawaban

Jawaban: B

Setiap akhir masa anggaran, Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun dua jenis laporan, yaitu laporan keuangan dan laporan kegiatan.

3. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah ditetapkan pada tahun ….

A. 2017
B. 2016
C. 2014
D. 2012
E. 2006

Jawaban: B

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.

4. Pihak yang berhak menyusun dan menetapkan Indeks Kesulitan Geo-grafis Desa untuk menghitung dana desa adalah ….
A. Menteri Keuangan
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
C. Gubernur
D. Bupati
E. Kepala desa

Jawaban: D
Bupati/walikota menyusun dan menetapkan Indeks Kesulitan Geografis Desa berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

  • Ketersediaan prasarana pelayanan dasar
  • Kondisi infrastruktur
  • Aksesibilitas atau transportasi.

5. Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor

A. 46 Tahun 2014
B. 59 Tahun 2019
C. 49 Tahun 2016
D. 56 Tahun 2016
E. 46 Tahun 2017

Jawaban: C
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang ….

A. Standar Akuntansi Pemerintahan
B. Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
C. Dana Desa
D. Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil
E. Keterbukaan Informasi Keuangan Daerah

Jawaban: A
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Baca Juga :   Lowongan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sanggau 2021

7. Arsitektur SIKD Nasional dan SIKD Daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ….

A. Arsitektur proses bisnis
B. Arsitektur data
C. Arsitektur aplikasi
D. Arsitektur teknologi
E. Arsitektur target pembangunan

Jawaban: E

Arsitektur SIKD Nasional dan SIKD Daerah meliputi:

  • Arsitektur proses bisnis
  • Arsitektur data
  • Arsitektur aplikasi
  • Arsitektur teknologi

8. Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran Dana Bagi Hasil bersumber dari pemerintah daerah atau ….

A. Kementerian Keuangan
B. Kementerian Dalam Negeri
C. Bank Indonesia
D. Legislatif Daerah
E. Bupati

Jawaban: C

Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Surat Berharga Negara bersumber dari Pemerintah Daerah atau Bank Indonesia.

9. Apabila dana desa tersisa di RKD tahun anggaran sebelumnya melebihi 30x, tindakan yang diambil oleh bupati adalah ….

A. Menunda penyaluran dana desa.
B. Menyalurkan dana desa hanya sebesar 70X.
C. Hanya menyalurkan dana desa dua tahap terakhir.
D. Menyalurkan dana desa setelah mendapat keputusan dari Kementerian Keuangan.
E. Tidak memberikan dana desa pada tahun anggaran tersebut.

Jawaban: A

Bupati/walikota menunda penyaluran dana desa apabila terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen).

9. Standar manajemen proyek Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ….
A. Inisiasi
B. Perencanaa
C. Pelaksanaan
D. Pemeliharaan
E. Pemantauan

Jawaban: D

Standar manajemen proyek Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan penutupan.

10. Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor ….

A. 47 Tahun 2016
B. 58 Tahun 2016
C. 50 Tahun 2017
D. 64 Tahun 2017
E. 71 Tahun 2017

Jawaban: C

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 mengatur tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.

11. Dana desa yang diberikan pada tahap ketiga adalah sebesar ….
A. 10%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
E. 40%

Jawaban: B

Jumlah besaran penyaluran dana desa tiap tahap adalah, sebagai berikut :

  • Tahap pertama : 40%
  • Tahap kedua :40%
  • Tahap ketiga : 20%

12. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang perindustrian adalah undang-undang ….

A. . Nomor 2 Tahun 2012
B. . Nomor 4 Tahun 2012
C. . Nomor 2 Tahun 2013
D. . Nomor 3 Tahun 2014
E. Nomor 6 Tahun 2014

Jawaban: D

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tentang perindustrian.

Baca Juga :   Lowongan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Gorontalo Utara

13. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak ….

A. 1 miliar
B. 2,5 miliar
C. 3,5 miliar
D. 4 miliar
E. 5 miliar

Jawaban: B

Kriteria usaha kecil, di antaranya:

  • Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

14. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggung jawab kepada ….

A. Presiden
B. Menko Perekonomian
C. Menteri Keuangan
D. Inspektur Jenderal
E. DPR

Jawaban: A

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

15. Perubahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah dapat terjadi setelah mendapatkan izin dari

A. DPR
B. Presiden
C. Menko Perekonomian
D. Menteri Keuangan
E. Bank Indonesia

Jawaban: E

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang tentang Perbankan Syariah, UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.

16. Pemerintahan Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah diterbitkan
pada tahun ….

A. 2008
B. 2006
C. 2004
D. 2002
E. 1999

Jawaban: A

Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

17. Untuk menumbuhkembangkan per-ekonomian rakyat yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional, pemerintah mengatur Lembaga Keuangan Mikro melalui undang-
undang ….
A. Nomor 4 Tahun 2011
A. Nomor 2 Tahun 2012
B. Nomor 1 Tahun 2013
C. Nomor 6 Tahun 2013
D. Nomor 3 Tahun 2014

Jawaban: C

Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013.

18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 adalah produk hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan ….

A. Ekonomi Mikro
B. Perbankan Syariah
C. Koperasi
D. Usaha Kecil Menengah
E. Rahasia Dagang

Jawaban: E

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 mengatur tentang rahasia dagang.

19. Segala hal yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan diatur melalui undang-undang ….

A. Nomor 21 Tahun 2011
B. Nomor 37 Tahun 2011
C. Nomor 18 Tahun 2012
D. Nomor 24 Tahun 2013
E. Nomor 13 Tahun 2014

Jawaban: A

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Baca Juga :   Lowongan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Barito Selatan 2021

20. Untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan memiliki misi-misi berikut ini, kecuali

A. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.
B. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum.
C. Memastikan dana pendapatan di-distribusikan secara efisien dan efektif.
D. Memastikan perimbangan dana pusat dan daerah secara efisien.
E. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Jawaban: D
Untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi, sebagai berikut.

  • Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat.
  • Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent.
  • Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum.
  • Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif.
  • Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

 

21. Standar yang Pemerintah menerapkan Akuntansi berbasis ….

A. Kas
B. Aset
C. Konseptual
D. Pendapatan
E. Akrual

Jawaban: E

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

22. Kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing biasa disebut dengan istilah ….

A. Redenominasi
B. Inflasi
C. Deflasi
D. Devaluasi
E. Revaluasi

Jawaban: E

Revaluasi adalah kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.

23. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sebanyak … tahap.

A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
E. Lima

Jawaban: C

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

  • Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus),
  • Tahap Il pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus),
  • Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

24. Pembakuan data Sistem Informasi Keuangan Daerah bertujuan untuk kemudahan ….

A. Pengumpulan data
B. Komunikasi data
C. Kompilasi data
D. Konsolidasi data
E. Validasi data

Jawaban: B

Pembakuan data Sistem Informasi Keuangan Daerah meliputi jenis, periodisasi, dan elemen data, yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi data.

Download Soal SKB Bidang Keuangan dan Ekonomi Terelengkap. Semoga Bermanfaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Belanja Shopee Mom & Kids