Teks Editorial

Pentingnya Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit

Munculnya pandemi berupa virus Covid-19 di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia membuat banyak sektor mengalami kemerosotan terutama rumah sakit-rumah sakit yang ada di Indonesia. Lonjakan pasien yang meningkat disatu waktu bersamaan membuat hampir semua rumah sakit kewalahan. Di saat terjadi wabah seperti ini baru terasa jika memang sangat penting meningkatkan pelayanan rumah sakit termasuk dalam tersedianya dokter, ruangan, hingga peralatan medis.

Kurangnya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit memang sangat berdampak dan bisa dilihat terutama di masa pandemic Covid-19 tahun ini. Pada awal kemunculannya, Covid-19 ini menyerah warga secara bersamaan dengan gejala ringan, sedang, hingga kritis. Untuk mereka yang bergejala ringan bisa melakukan rawat jalan, sedangkan yang bergejala sedang hingga berat atau kritis wajib berada di rumah sakit.

Saat awal Covid-19 menyerang Indonesia, berbagai rumah sakit mengalami kewalahan karena kurangnya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan isolasi pasien, hingga kurangnya ventilator sebagai alat bantu pernapasan untuk para pasien dengan gejala berat. Terlebih lagi ketidaksiapan rumah sakit untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dari baju hazmat, kacamata google, hingga masker medis membuat banyak petugas kesehatan kesulitan. Karena tanpa alat pelindung diri ini, para petugas kesehatan tentu seperti bunuh diri.

Selain itu, alat deteksi virus hingga laboratorium yang berstandar tinggi untuk melakukan cek virus hanya ada di beberapa kota besar, sedangkan orang yang mengalami gejala hingga tanpa gejala membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mengetahui statusnya. Bahkan, banyak para pasien yang akhirnya meninggal di saat masa penantian status kesehatannya.

Berbagai fakta telah terungkap ke masyarakat Indonesia. Ketidaksigapan peralatan hingga pelayanan rumah sakit ini seharusnya menjadi pelajaran kepada banyaknya rumah sakit dan pemerintah untuk lebih memperhatikan peningkatan kesehatan khususnya melalui sektor rumah sakit.

Mencintai Lingkungan Bersih di Sekolah

Siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah? Sekolah merupakan tempat belajar-mengajar bagi para siswa. Selain itu, tidak dipungkiri juga bahwa sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk bertemu dengan teman-teman sebaya. Lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan terjaga sangat mempengaruhi bukan hanya kegiatan bersosialisasi, tetapi juga kegiatan belajar mengajar.

Sekolah-sekolah pada umumnya memiliki staff bersih-bersih atau cleaning service untuk mengerjakan tugas membersihkan sekolah, mulai dari menyapu lingkungan sekolah seperti halaman dan seluruh ruangan sekolah, mengepel lantai, membersihkan kamar madi, membuang sampah, hingga merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Namun, apakah benar jika tugas untuk menjaga lingkungan sekolah itu hanya tugas para cleaning service?

Bayangkan jika sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar dan bersosialisasi ini memiliki tempat kotor dan tidak terawat. Apakah seluruh warga sekolah yang ada di sana akan betah dan datang ke sekolah setiap hari? Selain tidak nyaman, lingkungan sekolah yang kotor juga pasti akan mengundang banyak sekali penyakit. Karena seluruh warga sekolah yang menggunakan fasilitas sekolah yang ada, tentu tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan tentu bukan hanya tugas cleaning service saja. tetapi tugas dari seluruh warga sekolah tanpa terkecuali.

Lingkungan yang bersih akan membuat sekolah menjadi tempat yang indah dan nyaman. Berbagai kegiatan yang dilakukan di lingkungan sekolah akan terasa lebih menyenangkan. Belajar mengajar di dalam atau di luar kelaspun tidak akan terganggu. Rasa mencintai dan menjaga kebersihan dilingkungan sekolah ini menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah.

Kegiatan Ekstrakurikuler Meningkatkan Soft Skill Siswa

Mempelajar ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, sosiologi, geografi, kimia, sejarah, bahasa asing, dan lainnya memang akan meningkatkan kemampuan siswa secara signifikan di bidang akademik. Lalu, apakah cukup dengan hanya membuat siswa pintar di bidang akademik saja? Untuk menyeimbangkan kemampuan siswa, sekolah memberikan kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler untuk siswa yang akan menambahkan kemampuan mereka di bidang selain akademik, serta memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan soft skill yang mereka miliki.

Kegiatan ektrakurikuler di sekolah ini terdiri dari berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai kegiatan tambahan di luar jam pelajaran yang sudah ada. Ekstrakurikuler ini umumnya merupakan kegiatan diluar kelas seperti basket, karate, menyanyi, pramuka, menari, PMR, debat bahasa Inggris, pecinta alam dan masih banyak lagi. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu tidak hanya diajarkan mengenai pengetahuan khusus masing-masing bidang, tetapi juga pemahaman yang lebih dan juga kemampuan tambahan seperti soft skill.

Beberapa soft skill yang bisa didapatkan siswa saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini seperti kemampuan kreativitas yang meningkat, kepemimpinan, pola pikir yang logis, tingginya rasa ingin tahu, memecahkan masalah dan banyak lagi terutama kemampuan yang tidak diajarkan saat mempelajari akademik di dalam kelas. Soft skill memang bukan sesuatu yang dapat dilihat secara langsung atau dinilai dengan angka, tapi kemampuan ini sama pentingnya dengan kemampuan akademik yang siswa miliki.

Berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah membuat siswa memiliki banyak sekali memiliki keterampilan tambahan dan meningkatkan soft skill yang mereka miliki selain kepintaran akademik yang diajarkan oleh para guru di dalam ruangan kelas.

Tanda Tanya Kemiskinan

Ketika inflasi melandai di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, dugaan bahwa daya beli menurut menjadi relevan. Dan ketika jumlah penduduk miskin bertambah pada saat inflasi berada di titik rendah, kelesuan ekonomi itu memang nyata terjadi. Nilai uang tak terlalu tergerus, namun tetap saja ada puluhan orang yang masih terjermbap di jurang kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per-Maret tahun ini penduduk miskin mencapai 27,7 juta orang. Jumlah tersebut bertambah 6,90 ribu jika dibandingkan dengan Sepetember 2016 yang tercatat 27, 76 juta orang. Secara presentase, penduduk miskin pada Maret 2017 mencapai 10,64% atau turun 0,06 percentage point dibanding September 2016 yang tercatat 10,70 persen. Penurunan yang relatif lebih lambat daripada periode sebelumnya.

Kemiskinan juga makin dalam dan kian parah, indek kedalaman kemiskinan pada September 2016 adalah 1.74 dan Maret 2017 naik menjadi 1,83. Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa yang miskin semakin sulit terangkat dari jurang kemiskinan.

Lalu ke mana saja APBN yang meningkat dari tahun ke tahun itu dibelanjakan? Bukankah sudah banyak anggaran untuk mengentaskan kemiskinan? Bukankah pencabutan subsidi ditujukan agar banyak anggaran digunakan untuk meningkatkan kemakmuran?

Pemerintah patut menjawab aneka pertanyaan dasar tersebut. Pemerintah yang kabinetya diisi sejumlah ekonom itu tentu juga tahu persis bahwa kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan kumpulan orang-orang yang malas bekerja. Kemiskinan merupakan buah busuk dari pohon masalah structural. Masalah akses pendidikan.

Benar yang dikatakan pejuang kemanusiaan Nelson Mandela, mengatasi kemistikan bukan sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, ha katas martabat dan kehidupan yang layak. Selama kemiskinan berlanjut, tiada kemerdekaan sejati. (Dikutip: Radar Sulteng, Jumat 21 Juli 2017.)

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Selain sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan pokok untuk bertahan hidup, saat ini pendidikan juga menjadi sesuatu yang penting. Di negara-negara maju dengan taraf kemiskinan dan pengangguran rendah umumnya memiliki tingkat pendidikan tinggi. Jadi tidak salah jika, pendidikan dikatakan sebagai salah satu jalan untuk meningkarkan taraf hidup dan ekonomi di Indonesia. Namun sayangnya, tingkat pendidikan di Indonesia masih sangatlah rendah jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu dan meratakan kualitas pendidikan di Indonesia dengan meningkatkan pemberian dana APBN untuk sektor pendidikan, program gratis belajar 12 tahun, pendidikan anak usia dini dan lain-lain.

Namun sayangnya, uang saja tidak cukup. Di masa serba canggih ini guru bukanlah sebagai sumber ilmu pengetahuan lagi karena ilmu pengetahuan ini bahkan sudah bisa diakses secara gratis di Internet dan bahkan banyak situs yang cukup memberikan penjelasan secara lengkap hingga contoh soal dan pembahasannya.

Guru akan lebih bertindah sebagai pengawas, motivator, fasilitator, dan dinamistator karena mereka dituntut untuk menghasikan siswa yang berkompetensi baik. Namun sayangnya, banyak sekali kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum gurum, beberapa oknum juga memberikan justifikasi buruk kepada murid secara sengaja maupun tidak.

Hal ini diperburuk dengan kesenjangan tenaga guru honorer yang tidak diperhatikan lebih baik. Padahal mereka jugalah yang membantu melakukan pendidikan di Indonesia dan mencerdaskan anak bangsa. Parahnya, terkadang perlakuan buruk juga terjadi dari pihak murid dan walinya yang semena-mena.

Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan diberi perhatian khusus oleh pemerintah di Indonesia. Ada tantabgan yang sangat besar untuk dihadapi dalam peningkatan mutu di Indonesia.

Perlukah Diadakan Ujian Nasional?

Adanya Ujian Nasional di Indonesia bukanlah hal yang baru di Indonesia untuk menjadi salah satu syarat untuk menentukan kelulusan dari siswa dibeberapa tingkat pendidikan. Namun, apakah pengadaan UN ini memang sangat penting? Apalagi digunakan sebagai tolok ukur kualitas pendidikan nasional.

Saat ini pengadaan UN yang silakukan di beberapa tingkat pendidikan dilakukan secara online dan serempak di Indonesia. Dari tahun ke tahun, UN selalu hadir dengan perbaikan dan perubahan secara terus menerus. Pemanfaatan teknologi dengan sistem online memang sangat baik jika diterapkan di daerah dengan listrik dan koneksi jaringan internet yang lancar. Masalahnya, tidak semua sekolah dipelosok negeri Indonesia ini memiliki akses listrik bahkan internet dan teknologi komputer yang memadai.

Untuk saat ini nilai UN tidak menjadi tolok ukur mutlak kelulusan para siswa. Membayangkan bahwa menempuh pendidikan selama bertahun-tahun, masuk setiap hari, menghadapi ujian sekolah ternyata saat lulus hanya ditentukan dengan tiga hari, atau maksimal seminggu masa ujian padahal pihak sekolah lebih memahami karakter siswa disekolah mereka.

Pun tidak bijak jika melihat hasil UN secara nasional untuk dijadikan tolok ukur kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Bagaimana bisa menyamakan kepintaran siswa dari sabang hingga merauke hanya dengan sebuah angka saja? Padahal setiap siswa di masing-masing daerah memiliki kemampuan, karakteristik, masalah, fasilitas, guru dan faktor lainnya yg menghabat. Hal justru hanya membohongi masyarakat terutama siswa.

Dengan fakta yang ada, pengadaan UN secara serempak dengan bobot soal yang sama dan dipaksa secara online padahal fasilitas di seluruh pulau di Indonesia belum sama dan memadai hanyalah sebuah pemaksaan program tanpa pengkajian menyeluruh. Jangan sampai program pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu, justru menjadi bumerang.

Orang Berpendidikan Namun Tidak Terdidik

Baru-baru ini di Indonesia sedang mengalami tantangan besar dalam menghadapi sebuah virus yang menyerang seluruh negara-negara di dunia hingga dinyatakan sebagai sebuah wabah. Tidak hanya sulit, di masa terjebak keadaan dan adanya tekanan dari berbagai pihak memunculkan kebijakan yang sembrono dan juga sangat lucu. Padahal kebijakan dan pernyataan itu muncul dari orang-orang yang bisa dikatakan memiliki jenjang pendidikan tinggi.

Seperti yang banyak orang tahu bahwa di awal kemunculan pandemic ini, banyak pejabat mengeluarkan pernyataan-pernyataan lucu dan tidak masuk akal mengenai serangan Covid-19 yang muncul di Indonesia. Banyak pernyataan ini muncul melalui para pejabat penting negara yang seharusnya bisa menyikapi adanya wabah secara lebih bijaksana.

Semakin lama, kebijakan yang dikeluarkan oleh para petinggi negara ini justru membingungkan dan hanya selalu meributkan istilah-istilah tanpa memikirkan tindakannya terlebih dahulu. Belum selesai wabah ini di Indonesia. Para pejabat tinggi negara seperti DPR justru mencari celah dan mementingkan pengesahan undang-undang yang mengatur tentang bisnis yang boleh ada di Indonesia dimana banyak dari peraturan tersebut memberatkan pekerja dan merusak lingkungan, berita datangnya Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina di pulau Maluku, dibukanya pariwisata, dikeluarkannya kalung antivirus, dan masih banyak lagi.

Semua hal itu dilakukan oleh para petinggi negara yang memiliki jenjang pendidikan dan pengalaman yang luar biasa dan tentu saja mereka adalah orang-orang yang pintar. Namun, dilihat dari pernyataan, kebijakan, dan kegiatan yang mereka lakukan justru berbanding terbalik dengan logika yang mereka ambil. Seharusnya hal ini menjadi masalah besar karena dapat dilihat jika pendidikan yang ada di Indonesia ini hanya melahirkan orang-orang pintar dengan gelar pendidikan saja, namun tidak membuat mereka menjadi orang-orang yang terdidik.

Computer Based Test (CBT) Memerlukan Banyak Perbaikan

Sebagai sebuah negara yang besar dan terdiri dari berbagai pulau, Indonesia memiliki tantangan yang sangat besar dalam penyetaraan pendidikan. Memiliki pendidikan yang memadai akan menjadi bekal hidup yang penting, tidak hanya itu bahkan bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan ekonomi seseorang. Segala upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang salah satunya ditempuh dengan pengadaan Ujian Nasional dengan menggunakan Computer Based Test atau CBT.

Jadi test UN yang diujikan untuk tingkat pendidikan di Indonesia ini menggunakan sistem online melalui komputer dan tidak lagi menggunakan lembar soal dan jawaban yang berupa kertas. Tentu saja, CBT ini memberikan sisi praktis karena tidak perlu melakukan distribusi soal ujian dan lembar jawab yang sering kali mengalami kendala.

Pengadaan UN secara CBT ini juga membuat penilaian menjadi lebih cepat karena semua data siswa dan jawaban akan tersimpan di satu server yang sama. Resiko kehilangan, kerusakan, dan proses penilaianpun akan semakin kecil.

Namun, seperti yang diketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari Sabang hingga Merauke yang tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk pengadaan UN dengan CBT ini. Bahkan di beberapa pulau masih terdapat listrik, apalagi komputer.

Perlu diketahui juga, apabila program yang sedang digunakan ini mengalami masalah maka yang akan sangat mengalami kerugian bukanlah pemerintah pusat, namun para siswa. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sama bahkan CBT ini dilakukan secara bergilir yang menyebabkan jenis soal harus beragam.

Penerapan CBT memang sangat baik terlebih memanfaatkan kemajuan teknologi, namun dengan kondisi Indonesia saat ini sepertinya UN dengan CBT masih memerlukan penyesuain dan perbaikan agar setiap siswa di Indonesia memiliki kualitas belajar yang sama.

Penumpukan Sampah di Sungai Berakibat Fatal

Manusia selama hidupnya juga menghasilkan limbah berupa sampah plastik dikarenakan hampir semua produk yang tersedia memang dikemas dalam wadah plastik yang memang sangat susah di urai di tanah bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Apabila pengolahan sampah ini tidak dilakukan dengan benar dan justru dibuang secara sembarangan, maka akibatnya akan sagat fatal.

Bukan hal yang mengejutkan jika saat musim penghujan tiba, banyak banjir yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan wilayah Jabodetabek. Banjir yang datang ini bisa terjadi dikarenakan curah hujan yang tinggi sehingga membuat sungai meluap. Namun, kemudian di perparah dengan keadaan saluran air baik sungai maupun sistem kanal yang dibuat tidak berjalan maksial.

Dari sekian banyak faktor, aliran air ini tentu saja terganggung karena banyaknya sampah yang ada di sana. Dengan fakta dan kenyataan seperti itu sudah jelas jika masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan terutama memasukannya ke aliran sungai.

Boleh saja mereka berpikir bahwa sampah yang mereka buang itu akan menghilang dari pandangan, tetapi juga akan menumpuk di suatu tempat. Parahnya lagi, sampah ini tidak hanya berbentuk plastik makanan, tetapi juga terkadang berupa perabot rumah tangga yang sangat besar seperti kasur.

Kasus banjir beberapa waktu lalu membuat sungai meluap dan sampah-sampah yang tadinya ada di aliran sungai kembali ke rumah warga. Mungkin tidak semua orang membuang sampai di sungai, namun hampir semua orang merasakan akibatnya. Tanpa ketegasan dan sistem pengolahan sampah yang benar, para warga yang bandel akan tetap membuang sampah ke sungai dan akibat fatal seperti banjir akan terus terjadi dan berulang kembali.

Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Tingkat Kesehatan di Indonesia

Tidak selamanya kemakmuran yang meningkat akan membawa pengaruh baik terutama untuk masalah kesehatan. Adanya peningkatan taraf hidup justru membawa konsekuansi meningkatnya penyakit menular dan juga munculnya penyakit degenerative lainnya. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah dikarenakan perbuahan gaya hidup karena kemakmuran yang lebih baik.

Beberapa penyakit tidak menular yang saat ini muncul di kalangan masyarakat di kota besari maupun kecil seperti serangan jantung, stroke, hipertensi, diabetes, hingga kanker. Data Kementrian Kesehatan bahkan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena pola kesehatan dan penyakit di masyarakat yang bergeser diakibatkan oleh meningkatnya kemakmuran masyarakat.

Dengan meningkatnya daya beli mereka, pilihan konsumsi makanan dan minum memang menjadi sangat beragam. Apalagi saat ini, bisa dilihat melalui iklan televisi yang menawarkan berbagai macam produk serta distribusi yang semakin lancar masuk ke pelosok desa. Masalah utama adalah tidak semua produk yang didistribusikan itu memiliki gizi yang seimbang, sedangkan masyarakat berkemampuan beli tinggi tidak memiliki bekal untuk memilih produk dengan gizi yang baik sesuai kebutuhan tubuh.

Kita tahu bahwa usia produktif (15-64 tahun) di Indonesia sangat mendominasi. Di usia ini, mereka yang berdaya beli tinggi seringkali melakukan gaya hidup yang merusak kesehatan. Tidak hanya karena mengonsumsi makanan dan minuman dengan gizi tidak seimbang, tetapi untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi maka mereka akan cenderung berusaha menjadi lebih makmur sehingga tingkat stress meningkat hingga bekerja terlalu keras.

Gaya hidup seperti ini yang akan memicu masalah kesehatan. Jika tidak diperbaiki maka akan menyebabkan berbagai penyakit mematikan untuk datang. Oleh karena itu, seharusnya kemakmuran yang meningkat digunakan untuk memperbaiki gaya hidup yang lebih baik dan lebih sehat.

Indonesia Darurat Kebakaran Hutan

Saat ini Indonesia tengah menghadapi sebuah masalah rumit yaitu banyaknya hutan terbakar. Kebakaran hutan terjadi di beberapa kota besar di Pulau Sumatra dan Kalimantan, seperti Riau, Jambi, dan Palembang. Bahkan, kabut asap itu sampai ke negeri tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Kebakaran hutan tersebut menyebabkan masalah baru, yaitu kabut asap.

Munculnya kabut asap ini disebabkan oleh hutan-hutan yang terbakar akibat kemarau panjang. Keadaan tersebut bertambah parah karena daerah yang terbakar merupakan tahan gambut yang mudahh terbakar. Kebakaran di hutan gambut menyebabkan api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Banyak titik-titik api bermunculan di sekitar hutan walau api sudah dipadamkan. Titik api tersebut mengakibatkan ribuan kubik asap terus-menerus menyelimuti pemukiman warga.

Asap yang muncul terus menerus ini menyebabkan masalah lain, yaitu kabut asap hingga mengakibatkan jarak pandang warga kurang dari 5 meter. Tidak hanya lingkungan hidup yang menjadi korban dari kabut asap ini, melainkan juga terjadi masalah kesehatan manusia. Warga yang menghirup udara dengan pencemaran yang tinggi akan mengalami penyakit diakibatkan zat beracun yang terhirup dam masuk ke dalam tubuh.

Penyakit yang paling sering muncul adalah penyakit yang berhubungan dengan pernapasan seperti bronchitis, iritasi, hingga Insfeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyerah seluruh kalangan masyarakat. Penyakit ISPA ini marak terjadi saat kabut asap karena virus dan bakteri yang menyerang daya tahan tubuh manusia akibat kondisi lingkungan yang tidak sehat. Hal ini tentu saja gawat dan sangat membahayakan jika dibiarkan secara terus menerus.

Kebakaran hutan di Indonesia memang sudah pada taraf yang membahayakan. Kabut asap, infeksi, dan masalah ISPA perlu disikapi dengan bijaksana dan teliti. Perlu dilakukan penanganan yang cepat terhadap masalah kebakaran hutan ini. Penanganan yang cepat diharapkan dapat menanggulangi dampak kebakaran hutan di Indonesia.

Menjual Sembari Menjaga Nirwana

Indonesia adalah surge sekaligus kisah nyata, bukan isapan jempol belaka atau romantisme dari masa lalu. Ada begitu banyak tempat indah yang tersembunti dan masih perawan. Sayangnya, tempat-tempat itu belum digarap seriys sebagai tujuan wisata. Jangkankan membuat program wisata kreatif, membangun pasarannya saja kerap tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan keindahan sejumlah tempat terancam oleh eksploitasi alam yang salah dan serakah. Padahal dengan pariwisata, daerah bisa mendapatkan penghasilan sekaligus memelihara alam sekelilingnya.

Di kepulauan Togean, Sulawesi Tengah, ironi ini terpampang nyata. Kepulauan itu memiliki pantai-pantai molek, laut yang bening dan tenang, serta ikan berwarna-warni menyelinap di antara terumbu karang indah. Namun di sana juga berlangsung perusakan alam yang kerap didukung para politikus yang datang hanya pada saat kampanye untuk memancing suara, bahan mempersilahkan para pelayan untuk mengebom terumbu karang.

Keindahan lainnya muncul di Mentawai, Sumatera Barat dengan keindahan pantai dan ombak terbaik untuk melakukan selancar. Di dunia ini bahkan hanya ada tiga tempat yang memiliki barel ombak berbentuk terowongan dan salah satunya ada di Mentawai. Namun, pemerintah daerah seolah-olah tidak berdaya di sana. Resort memang tumbuh menjamur, namun kontribusi mereka terhadap meningkatnya pendapatan dan kemakmuran daerah hanyalah kecil.

Dengan ribuan ‘surga yang tersembunyi’ itu, pemerintah seharusnya bisa menaikkan jumlah wisatawan asing yang datang ke negeri ini. Tahun lalu, menurut catatan Badan Pusat Statistik, hanya ada 8 juta wisatawan asing yang datang berkunjung ke Indonesia. Jangakan dibandingkan dengan Prancis yang mampu mendatangkan 83 juta turis tahun lalu, jumlah wisatawan asing ke Indonesiamasih jauh dari Malaysia yang menurut United Nations World Tourism Organization kedatangan turis 25 juta orang.

Masalah Baru Karena Kehadiran Transportasi Online

Semakin berkembangnya zaman, semakin maju pula perkembangan teknologi yang ada. Salah satu pemanfaatan teknologi ini digunakan untuk mempermudah pencarian transportasi umum secara daring atau online. Beberapa transportasi online yang ada di Indonesia dan berkembang cukup pesat ini seperti Uber, Gojek, dan Grab. Meski, transportasi online ini hadir untuk mempermudah pengguna tetapi juga memunculkan masalah baru lainnya.

Kehadiran transportasi online ini memang sangat membantu masyarakat terutama mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi namun sering bepergian atau memiliki mobilitas tinggi. Hanya dengan menggunakan aplikasi, dengan mudah mendapatkan moda transportasi yang menjemput di titik sesuai yang diinginkan.

Selain itu, jangkauan harga yang murah dan mendapatkan banyak promo adalah salah satu keunggulan yang ada di transportasi online. Bukan menjadi rahasia umum lagi jika transportasi konvesional sering memasang tariff yang asal-asalan dan susah di tawar. Apalagi, menggunakan transportasi online cenderung lebih nyaman dan aman karena semua data tercantum di aplikasi.

Namun, kehadiran transportasi online yang cukup nyaman dan menguntungkan pengguna ini menimbulkan masalah baru lainnya. Kenyataannya, lama kelamaan orang-orang lebih memilih transportasi online dibanding transportasi konvensional seperti taksi, bus kota, angkot, dan ojek pangkalan.

Berkurangnya pelanggan karena beralih ke transportasi online membuat beberapa transportasi konvensional gulung tikar hingga sama sekali tidak mendapat pelanggan. Biar bagaimanapun, kehadiran transportasi online ini merupakan persaiangan bisnis yang sangat kuat.

Hal ini menyebabkan beberapa oknum melakukan perlawanan mulai dari protes hingga tindak kekerasan kepada pegawai atau mitra transportasi online.

Jika terus dibiarkan, kedua pihak akan merugi. Oleh karena itu, seharusnya pihak pemerintah semakin memperhatikan kedua transportasi konvesional dan online. Dengan payung hukum yang jelas untuk keduanya diharapkan menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi.

Kurangnya Mitigasi Bencana di Indonesia

Indonesia merupakan wilayah kepulauan dengan tingkat resiko bencana alam yang tinggi karena letak geografisnya. Bukan hanya karena banyak gunung berapi yang ada di Indonesia hingga pertemuan banyak lempeng dari beberapa benua di dunia. Hal ini menyebabkan, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Untuk menghadapi ini semua, diperlukan mitigasi yang baik.

Mitigasi bencana adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana seperti pembangunan fisik hingga penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal ini bahkan di atur dalam UU Pasal 1 Ayat 6 PP No. 21 tahun 2008 Tentang Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana.

Namun sayangnya, dalam beberapa kurun waktu terakhir terlihat jelas bahwa mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah kurang dan minim. Hal ini terjadi baik sebelum maupun sesudah bencana terjadi. Tidak ada yang mengetahui kapan bencana alam akan terjadi, tetapi jika dibanding dengan negara lain, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan resiko bencana alam yang tinggi yang bisa disebabkan beberapa hal seperti gunung meletus, gempa bumi tektonik maupun vulkanik, dan juga tsunami.

Penyadaran tingkat bencana yang dilakukan pemerintah masih rendah hingga penangannya yang sangat lambat terhitung setelah bencana terjadi. Terutama jika bencana itu terjadi jauh dari pusat ibu kota. Jika diperhatikan, penanganan bencana alam di pulau Jawa cenderung lebih cepat dari pada bencana alam yang ada di luar pulau Jawa. Harus diakui, bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami di Donggala, Palu serta gempa bumi di Ambon, Maluku dan Lombok, Nusa Tenggara Barat di rasa sangat lamban.

Seharusnya pemerintah menyadari bahwa mitigasi ini sangat perlu untuk diperhatikan dan dimaksimalkan. Mengoptimalkan mitigasi akan mengurangi dampak bencana baik kerugian materiil hingga korban jiwa dengan pemuligan yang relatif cepat dan terkontrol.

Kekurangan dan Kelebihan Sistem Zonasi di Sekolah

Tahun ajaran baru sudah semakin dekat. Beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat mengatur kembali syarat dan ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk beberapa jenjang pendidikan seperti SMP dan SMA/SMK yaitu menggunakan sistem zonasi. Tujuannya agar terjadi pemerataan kualitas siswa yang tidak didasarkan hanya karena nilai kelulusan semata. Sistem zonasi PPDB ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan.

Sistem zonasi yang akan digelar untuk PPDB ini di dasarkan pada ketentuan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalamnya mengatur tentang PPDB yang membuat sekolah harus memprioritaskan pada calon peserta yang tempat tinggalnya ada di sekitar daerah tersebut dan baru menerima siswa di luar daerah dengan presentase tertentu.

PPDB zonasi ini memang baik dilakukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan kualitas siswa dan membuatnya lebih tersebar secara merata karena memang kualitas siswa juga sangat berpengaruh membuat suatu sekolah menjadi favorit atau memiliki nilai rata-rata yang tinggi dan mempermudah akreditasi.

Namun, beberapa orang juga menganggap bahwa adanya sistem ini melawan hak asasi siswa untuk mendapat sekolah sesuai dengan keinginan mereka karena terbatas pada jarak tempat tinggal dari sekolah. Meski memiliki nilai rata-rata yang tinggi, tetapi harus mengalah kepada mereka yang tinggal di sekitar sekolah tersebut.

Apapun baik-buruknya, pemerintah sudah berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Adanya sistem zonasi ini haruslah diimbangi dengan kualitas tenaga pengajar dan fasilitas sekolah yang memadai. Karena, tugas mendidik ini tidak hanya di pasrahkan kepada para siswa yang belajar tetapi juga didukung dengan fasilitas yang memadai. Sistem zonasi ini masih menjadi PR yang berat untuk semua pihak mulai dari kementrian pendidikan, dinas pendidikan, masyarakat, tenaga pengajar, sistem pendidikan, hingga fasilitas sekolah itu sendiri.

Mencermati Janji Tiga Kartu Baru

Apakah rakyat Indonesia membutuhkan kartu baru? Tampaknya begitu. Paling tidak, ini menurut rencana Presiden Joko Widodo. Dalam pidato Jokowi selaku pejawat di Pemilihan Presiden 2019 di acara Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju, Ahad kemarin, ia perkenalkan tiga kartu baru.

Ketiga kartu itu adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja. kegita kartu ini belum dirilis. Masih berupa rencana. Masih digodok. Anggarannya pun belum ada.

Kartu-kartu ini melengkapi dua kartu sebelumnya yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Jokowi–Wapres Jusuf Kalla, yakni Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Dua kartu ini diumumkan Jokowi-JK saat kampanye Pilpres mereka pada 2014.

Sejak 2012, salah satu unggulan Jokowi memang lewat program ‘kartu saktinya’ saat berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sukses meperkenalkan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat kepada warga Ibu Kota. Dua tahun setelah itu, Jokowi-Jusuf Kalla mendaur lagi ide kartu di Jakarta. Jokowi-JK membawa Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar ke depan para pemilih 2014.

Dan kini, strategi serupa dibawa kembali. Dengan menghadirikan tiga kartu ‘baru’. Kata ‘baru’ diberi tanda kutip untuk kita mengkritisi, apakah sebetulnya ini program yang betul-betul baru dari pemerintah atau sekadar yang dalam istilah otomotif, ‘facelift’ atau memperbarui tampilan kebijakan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dua periode kepemimpinannya merilis Program Keluarga Sejahtera (PKH). PKH ini khusus untuk para keluarga prasejahtera yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Subsidi itu mencakup bantuan tunai, bantuan pengobatan, dan bantuan sekolah.

Pada era Presiden Jokowi, penyaluran subsidi dibuat lebih terarah untuk menghindari kebocoran atay tidak tepat sasaran. Tidak lagi memberi uang, tetapi langsung menyalurkan bahan pokok makanan ke keluarga yang ikut PKH. Artinya apa? Tanpa kartu sembako pun sebetulnya keluarga miskin yang terdaftar di PKH sudah pasti akan mendapat kucuran bantuan pemerintah.

Kedua kartu lainnya akan menyasar kepada pemberian pendidikan gratis hingga tahap kuliah yang cukup sulit dilakukan karena saat ini baru negara Jerman saja yang bisa melakukannya. Lalu kartu Pra-kerja ini untuk pencari kerja yang akan difasilitasi ke balai latihan kerja (BLK).

Kita berharap, ada penjelasan yang lebih rinci soal skema dan tujuan kartu-kartu baru pemerintah ini. Kita tidak berharap kartu ini sekadar daur ulang program lama yang sebetulnya sudah berjalan baik. Karena pada intinya, akyat tidak butu kartu baru tapi butuh kesejahteraan lebih baik lagi.

Dengan potongan berita ini, terdapat dua bagian yang ada di dalam suatu teks editorial. Berita ini dimulai dengan memunculkan beberapa paragraf opini yang terdapat di paragraf 1, 4, dan juga 5 seperti DPR memiliki wacana untuk membangun gedung baru, presiden tidak mengajukan renovasi istana negara, dan usia istana negara justru lebih tua daripada gedung DPR, juga DPR selalu mengajukan fasilitas baru.Kemudian, diberikan paragraf opini namun sesuai dengan fakta yang ada yaitu di pagraf kedua dan ketiga. Beberapa opini yang dibeberkan seperti DPR minim prestasi yang ditujukan sebagai kritik dan penalian terhadap kinerja DPR dan di paragraf ketiga bahwa DPR tidak bisa berpikir dengan akal sehat dan hati nurani padahal fakta menyebutkan DPR merupakan lembaga paling korup sepanjang beberapa tahun terakhir.

Berikut potongan berita yang dikutip dari koran Sindo, 26-07-17 ditulis oleh Rakhmatulloh.

Soal Gedung Baru DPR, Harusnya Mewakili Rakyat Malu dengan Presiden

JAKARTA –Wacana Pembangungan gedung baru yang disertai apartemen oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai polemic di masyarakat. Bahkan wakil rakyat terbelah dalam menyikapi wacana gedung baru tersebut.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengaku mempertanyakan adanya wacana DPR yang ngotot ingin membangun gedung baru itu, sementara DPR dinilai minim prestasi dalam hal legalisasi dan pengawasan.

Menurutnya, sebuah konsekuensi logis sikap anggota DPR tidak lagi berpikir dengan akal sehat (common sense) dan matinya hati nurani.

“Presiden saja sebagai kepala negara tidak pernah membuat wacana apalagi sampai meminta gedung atau istana baru walaupun seperti diketahui bahwa usia Istana Negara sudah sangat tua, sedangkan DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan dan lagu lama kaset usang. Padahal usia gedung DPR lebih muda dibandingkan usia Istana Negara,” ujar Pangi dalam suaran persnya, Rabu (23/8/2017).

Berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) selama Juli 2015 sampai Januari 2017, menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir.